SYARAT  PEMBUATAN SKCK ( Surat Keterangan Catatan Kepolisian)

Langsung ke Polsek setempat atau kunjungi SKCK online : https://skck.polri.go.id


SYARAT  PEMBUATAN SURAT KETERANGAN TIDAK MAMPU

1. Pengantar RT/RW

2. Kartu Keluarga


SYARAT  PEMBUATAN legalisasi WAJIB PAJAK PBB

1. Pengantar RT/RW

2. Fotokopi Surat Kematian Pewaris , (dan yang asli)

3. Fotokopi Surat Kematian Ahli waris yang telah  meninggal (dan yang asli)

4. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) ahli waris

5. Fotokopi KTP ahli waris

6. Fotokopi KTP Saksi ( 2 orang)


SYARAT  PEMBUATAN SURAT KETERANGAN HARGA TANAH

1. Pengantar RT/RW

2. Fotokopi Sertifikat

3. Fotokopi SPPT PBB

4. Fotokopi Kartu Keluarga (KK)

5. Fotokopi KTP


SYARAT  PENGAJUAN   CERAI

1. Pengantar RT/RW

2. Surat Nikah/Akta Pernikahan (Asli dan Fotokopi)

3. Kartu Keluarga (KK) asli dan Fotokopi


SYARAT  PEMBUATAN KARTU PENCARI KERJA (Kartu Kuning)

1. Pengantar RT/RW

2. Fotokopi KTP

3. Surat Pengantar dari kelurahan


SYARAT PINDAH – DATANG DALAM SATU KELURAHAN

  1. Surat Pengantar RT dan RW
  2. KK dan KTP – El Asli, Apabila hilang lampirkan Surat Kehilangan Polisi
  3. 1-23, F.1-24 dari Kelurahan
  4. 1-01 dari Kelurahan
  5. Ijazah terakhir
  6. Surat/Akta Nikah apabila status Kawin atau Surat/Akta Cerai apabila status Cerai Hidup
  7. Surat/Akta Kematian pasangan apabila status Cerai Mati
  8. Akta Lahir untuk seluruh anggota keluarga
  9. Apabila yang pindah hanya anak, dilampirkan surat surat pernyataan dari ortunya
  10. Apabila yang pindah salah satu pasangan status menikah, dilampirkan surat pernyataan ijin dari pasangannya
  11. Surat pernyataan tentang status tempat tinggal (numpang rumah/adminduk, kos/kontrak/rumah sendiri)

 

SYARAT PINDAH – DATANG ANTAR KELURAHAN DALAM SATU KECAMATAN

  1. Surat Pengantar RT dan RW
  2. KK dan KTP – El Asli, Apabila hilang lampirkan Surat Kehilangan Polisi
  3. 1-25, F.1-26 dari Kelurahan asal, dan F.1-27,F.1-28 dari Kelurahan tujuan
  4. 1-01 dari Kelurahan Tujuan
  5. Ijazah terakhir
  6. Surat/Akta Nikah apabila status Kawin atau Surat/Akta Cerai apabila status Cerai Hidup
  7. Surat/Akta Kematian pasangan apabila status Cerai Mati
  8. Akta Lahir untuk seluruh anggota keluarga
  9. Apabila yang pindah hanya anak, dilampirkan surat surat pernyataan dari ortunya
  10. Apabila yang pindah salah satu pasangan status menikah, dilampirkan surat pernyataan ijin dari pasangannya
  11. Surat pernyataan tentang status tempat tinggal (numpang rumah/adminduk, kos/kontrak/rumah sendiri)

 

SYARAT PINDAH – DATANG ANTAR KECAMATAN DALAM SATU KOTA

  1. Surat Pengantar RT dan RW
  2. KK dan KTP – El Asli, Apabila hilang lampirkan Surat Kehilangan Polisi
  3. 1-29,dari Kelurahan Asal, F.1-30 dari Kecamatan asal, F.1-31 dari Kelurahan tujuan dan F.1-32 dari Kecamatan tujuan
  4. 1-01 dari Kelurahan tujuan
  5. Ijazah terakhir
  6. Surat/Akta Nikah apabila status Kawin atau Surat/Akta Cerai apabila status Cerai Hidup
  7. Surat/Akta Kematian pasangan apabila status Cerai Mati
  8. Akta Lahir untuk seluruh anggota keluarga
  9. Apabila yang pindah hanya anak, dilampirkan surat surat pernyataan dari ortunya
  10. Apabila yang pindah salah satu pasangan status menikah, dilampirkan surat pernyataan ijin dari pasangannya
  11. Surat pernyataan tentang status tempat tinggal (numpang rumah/adminduk, kos/kontrak/rumah sendiri)

SYARAT PINDAH  ANTAR KOTA DALAM SATU PROVINSI/ANTAR PROVINSI

Pindah :

  1. Surat Pengantar RT dan RW
  2. KK dan KTP – El Asli, Apabila hilang lampirkan Surat Kehilangan Polisi
  3. 1-33, F.1-34 dari Kelurahan, dan F.1-35,F.1-36 dari Kecamatan
  4. Apabila yang pindah hanya anak, dilampirkan surat surat pernyataan dari ortunya
  5. Apabila yang pindah salah satu pasangan status menikah, dilampirkan surat pernyataan ijin dari pasangannya

Pecahan KK nya :

  1. 1-01 dari Kelurahan
  2. Ijazah terakhir
  3. Surat/Akta Nikah apabila status Kawin atau Surat/Akta Cerai apabila status Cerai Hidup
  4. Surat/Akta Kematian pasangan apabila status Cerai Mati
  5. Akta Lahir untuk seluruh anggota keluarga

SYARAT KEDATANGAN KE KOTA SURAKARTA

  1. Surat Pengantar RT dan RW
  2. KTP-El Asli
  3. Bagi yang numpang KK, KK asli yang akan ditumpangi
  4. SKPWNI dan Biodata dari daerah asal
  5. Surat Pernyataan Domisili, dengan tanda tangan dan fc KTP saksi 2 orang
  6. 1-38 dari Kelurahan dan F.1-39 dari Kecamatan
  7. 1-01 dari Kelurahan
  8. Ijazah terakhir
  9. Surat/Akta Nikah apabila status Kawin atau Surat/Akta Cerai apabila status Cerai Hidup
  10. Surat/Akta Kematian pasangan apabila status Cerai Mati
  11. Akta Lahir untuk seluruh anggota keluarga, apabila belum memiliki akta lahir sepaket untuk membuat akta lahir
  12. Apabila yang datang hanya anak untuk ikut saudara, lampirkan Surat pernyataan dari orang tua
  13. Apabila yang datang salah satu pasangan status menikah, dilampirkan surat pernyataan ijin dari pasangannya
  14. Surat pernyataan tentang status tempat tinggal (numpang rumah/adminduk, kos/kontrak/rumah sendiri)
  15. Hasil Lab Golongan darah apabila pada Biodata dari daerah asal belum ada Golongan darahnya

SYARAT NIKAH :


Persyaratan Dan Mekanisme Pelayanan Akta Perkawinan

KETENTUAN AKTA PERKAWINAN:

  • Pengertian Perkawinan adalah Ikatan Lahir Batin Antara Seorang Pria dengan Seorang Wanita Sebagai Suami Isteri dengan tujuan membentuk Keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal I Undang Undang Nomor: 1 Tahun 1974).
  • Perkawinan adalah syah apabila diberkati menurut Agama dan Kepercayaan masing – masing dan dicatatkan menurut Undang – Undang yang berlaku:
  1. Islam dicatatkan di KUA.
  2. Non Islam dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
  • Setiap peristiwa perkawinan harus dilaporkan kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta.
  • Perkawinan yang telah dilangsungkan menurut tata cara agama harus dicatatkan pada instansi yang berwenang.
  • Jangka waktu pencatatan untuk WNI paling lambat 60 ( enam puluh ) hari sejak tanggal perkawinan.
  • Setiap perkawinan Penduduk Warga Negara Indonesia yang dilangsungkan di luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan ke Instansi Pelaksana yang berwenang dan/atau Dinas, paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah kedatangan di tempat domisili.
  • Pencatatan perkawinan dicatat dalam register akta perkawinan dan diterbitkan kutipan akta perkawinan.

Persyaratan:

  1. Surat Pemberkatan Nikah/keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama/surat perkawinan Penghayat Kepercayaan yang ditandatangani oleh Pemuka Penghayat Kepercayaan;
  2. KTP dan KK suami dan isteri;
  3. KTP 2 (dua) orang saksi;
  4. Pas photo suami dan isteri berdampingan ukuran 4×6 cm sebanyak 5 (lima) lembar ;
  5. Kutipan Akta Kelahiran suami dan isteri;
  6. Surat Keterangan dari Lurah atau Surat Pernyataan Diri mengenai status perkawinan;
  7. Surat persetujuan mempelai;
  8. Keterangan asal-usul mempelai;
  9. Surat persetujuan/ijin kawin dari orang tua, bagi yang belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun;
  10. Surat ijin/dispensasi nikah dari pengadilan negeri, bagi yang belum berumur 16 (enam belas) tahun untuk perempuan dan/atau 19 (sembilan belas) tahun untuk laki-laki;
  11. Akta perceraian atau akta kematian, bagi janda/duda;
  12. Akta/surat kematian apabila orang tuanya sudah meninggal dunia;
  13. Surat Pengantar untuk nikah dari Lurah diketahui camat atau surat keterangan untuk nikah dari Instansi Pelaksana tempat domisili;
  14. Surat Keterangan Imulnisasi Tetanus Toksoit (TT);
  15. Bagi suami dan/atau isteri Orang Asing, melampirkan Ijin dari perwakilan negara yang bersangkutan, Surat Tanda Melapor Diri dari POLRI,Dokumen imigrasi seperti: Visa/Paspor/KITAS/KITAP;
  16. Bagi suami dan/atau isteri anggota TNI/POLRI, melampirkan Ijin Kawin dari Komandan.
  17. Akta kelahiran anak yang disahkan, apabila ada pengesahan anak;
  18. Akta perjanjian kawin, apabila ada pengesahan perjanjian kawin.

Perkawinan Luar Negeri :

  1. Wajib dilaporkan paling lambat 30 (tiga puluh)hari sejak yang bersangkutan kembali ke wilayah Indonesia, dengan persyaratan sebagai berikut:
  2. Kutipan Akta perkawinan dari Luar Negeri;
  3. Bukti pengesahan dari Perwakilan Republik Indonesia dari Negara Setempat;
  4. Surat pengantar dari kelurahan;
  5. KTP dan KK suami dan/atau isteri; dan
  6. Paspor suami dan/atau isteri.

Mekanisme:

Pemohon berkewajiban:

  • Mengajukan permohonan secara tertulis dengan menggunakan formulir pencatatan perkawinan.
  • Melampirkan persyaratan.
  • Mendaftarkan ke dinas dan menghadirkan 2 Orang saksi untuk perkawinan Luar Negeri.

Dinas berkewajiban :

  • Menerima permohonan dan meneliti berkas persyaratan.
  • Dicatat dalam register perkawinan dan daftar pelaporan Perkawinan Luar Negeri.
  • 10 ( sepuluh ) hari sebelum pelaksanaan pencatatan, diadakan pengumuman perkawinan.
  • Setelah tak ada sanggahan / keberatan maka petugas pencatat melaksanakan sidang pencatatan Perkawinan.
  • Memproses akta perkawinan dan menerbitkan kutipannya.
  • Menerbitkan tanda bukti pelaporan perkawinan Luar Negeri.
  • Jangka waktu penyelesaian 7 (Tujuh) hari kerja.

    Persyaratan Dan Mekanisme Pelayanan Akta Kelahiran

    Ketentuan Pencatatan Kelahiran:

    1. Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran.
    2. Pencatatan Kelahiran yang melebihi jangka waktu 60(enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran harus mendapat persetujuan Kepala Dinas.
    3. Apabila Kelahiran Warga Negara Indonesia terjadi diluar Wilayah Negara Kesatuan Indonesia, wajib dilaporkan oleh orang tuanya atau dikuasakan kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah kedatangannya kembali ke Indonesia dengan melampirkan:
    • Foto copy Sertifikat Kelahiran dari negara dimana kelahiran terjadi, paspor anak, pelaporan ke perwakilan RI.
    • Foto copy Paspor, Akta Kelahiran dan Akta Perkawinan orang tua.
    • Surat Pengantar dari Kelurahan.
    • Foto copy KTP dan KK orang tua.
    • 2 (dua)Foto Copy  saksi. yang dilegalisir.
    • Semua berkas foto copy dilegalisir dan menunjukkan dokumen yang asli pada saat mengajukan permohonan.

    Persyaratan Akta Kelahiran:

    1. Surat Kuasa bermeterai cukup bagi yang menguasakan.
    2. Formulir (F.2.02) di Ketahui Lurah.
    3. Surat Keterangan Kelahiran dari Lurah diimana orang tua tercatat sebagai penduduk tetap
    4. Surat Kelahiran dari Dokter/Bidan/Penolong Kelahiran (  Bagi yang Lahir Sebelum Tahun 2016 dapat melampirkan surat    pernyataan Pesaksikan Kelahiran).
    5. surat nikah atau Akta Perkawinan orang tua yang  dilegalisir oleh instansi yang berwenang,
    6. Foto copy KTP dan KK pemohon/ orang tua yang  dilegalisir instansi yang berwenang
    7. Foto Copy KTPEL 2   (dua) orang saksi yang dilegalisir.
    8. Foto copy dokumen Imigrasi bagi pemohon WNA yang  dilegalisir oleh instansi yang berwenang.
    9. Surat Permohonan Pencatatan Kelahiran Terlambat bagi yang Pelapornya Telah Melampau 60 Enam Puluh hari sejak kelahiran.

    Catatan : anak harus sudah tercantum dalam KK SIAK , atau Pendaftaran Paket 3 ini 1 ( Akta Kelahiran, KK dan KIA) di Dinas atau mobil Keliling dengan menambahkan persyaratan KK dan KIA yang  belum ada dalam Persyaratan AKta Kelahiran.


    Persyaratan Dan Mekanisme Pelayanan Akta Kematian

    Ketentuan Akta Kematian:

    • Setiap kematian wajib dilaporkan oleh instansi terkait berdasarkan visum Rumah Sakit/ Puskesmas dengan mencantumkan diagnosa pada Dinas.
    • Setiap kematian wajib dicatatkan oleh (orang tua/ Suami/ Istri/ Anak atau kuasanya/Ketua RT) kepada Dinas selambat- lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.
    • Setiap kematian penduduk yang terjadi di luar Indonesia, wajib dilaporkan selambat- lambatnya 30 hari setelah kembali ke Indonesia dengan melampirkan :
    1. Sertifikat kematian dari negara dimana kematian terjadi.
    2. Pasport.
    3. Akta Kelahiran dan Akta Perkawinan orang tua dan atau Suami/ Istri, Akte kelahiran anak.
    4. Surat Pengantar dari Kelurahan.
    5. KTP dan KK orang tua/ suami/ istri/ anak.
    6. KTP 2 (dua) orang saksi yang dilegalisir atau menunjukkan aslinya.
    Persyaratan:
    1. Formulir Surat Keterangan Kematian di Ketahui Lurah ( F229) Disi Lengkap.
    2. Formulir Kematian ( F228)
    3. Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit/ Puskesmas Asli atau dilegalisir
    4. Foto copy Surat Nikah/ Akta Perkawinan ( apabila yang meninggal sudah menikah) dilegalisir
    5. Apabila Akta Catatan Sipil belum mencantumkan WNI maka dilengkapi Bukti Pewarganegaraannya.
    6. Foto copy KTP dan KK Pelapor yang dilegasir lembaga yang berwenang
    7. Dokumen Imigrasi bagi WNA.
    8. Akta Kelahiran bagi yang belum menikah.
    9. 2 Foto Copy  KTP EL Sebagai Saksi
    10. Pengantar RT/RW
    11. Penetapan  Pengadilan bagi yang peristiwa meninggal dunianya lebih dari 10 tahun.
    Mekanisme:

    Pemohon berkewajiban :

    • Mengisi dan menandatangani formulir kematian
    • Melampirkan persyaratan.

     

    Dinas berkewajiban :

    1. Menerima permohonan dan meneliti.
    2. Dicatat dalam register kematian dan diterbitkan kutipan akta kematian.

      Persyaratan dan Mekanisme Pelayanan Akta Pengakuan dan Pangangkatan Anak (Adopsi)

    3. Adopsi

      Anak yang lahir diluar perkawinan dapat diakui dan disahkan dalam perkawinan orang tuanya. Apabila agamanya membenarkan, persyaratannya sebagai berikut:

      • Akta Kelahiran Anak.
      • Foto copy KK dan KTP orang tua yang memohon pencatatan dan pengakuan anak (ayah biologis dan ibu kandung).
      • Berkas persyaratan: Surat Pengantar Lurah dari ibu, Akte kelahiran orang tua, dan yangmengadopsi.
      • Jika orang tua lalai dalam permohonan sehingga pencatatan di lakukan setelah perkawinan, maka pengakuan dan pengesahan dapat dilakukan setelah mendapat penetapan dari Pengadilan Negeri.

      Pengesahan:

      1. Mengisis formulir pelaporan dan pengakuan + formulir buku dokumen.
      2. Foto copy KTP 2 (dua) orang saksi (harus hadir).
      3. Penanda tanganan register pengakuan (orang tua dan 2 saksi).
      4. Pangangkatan anak (adopsi) dilakukuan setelah umur 30 (tiga puluh) dan kurang dari 18 (delapan belas) tahun.
      5. Akta Pengangkatan Anak (Adopsi).

      Ketentuan:

      1. Setiap pengangkatan anak yang telah mendapatkan penetapan dari pengadilan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap wajib dicatatkan pada dinas.
      2. Pencatatan pengangkatan anak dibuat Catatan Pinggir pada register Akta Kelahiran Anak dan kutipan akta kelahiran anak yang bersangkutan.
      3. Persyaratan.
      4. Akta kelahiran anak.
      5. Penetapan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
      6. Foto copy Surat Nikah/ Akta Perkawinan orang tua yang memohon pengangkatan anak
      7. Foto copy KK dan KTP orang tua yang memohon pengangkatan anak
      8. Surat dari Departemen Sosial.

      Pengangkatan anak :

      1. Surat pengantar dari kelurahan.
      2. Mengisi formulir pengangkatan dan formulir buka dokumen.
      3. Surat penyerahan anak dari orang tua kandung ke orang tua angkat.
      4. Akta Kelahiran orang tua angkat.
      5. Surat kuasa.

      Mekanisme.

      Pemohon berkewajiban:

      • Mengisi formulir permohonan pengakuan dan pengesahan anak, pengangkatan anak/ adopsi.
      • Melampirkan persyaratan.

      Dinas berkewajiban :

      • Menerima dan meneliti persyaratan .
      • Dilakukan catat pinggir di register akta perkawinan orang tua dan akta kelahiran anak.
      • Untuk adopsi catat pinggir hanya di register dan akta kelahiran anak.
      • Jangka waktu penyelesaian 7 ( tujuh ) hari kerja sejak di penuhinya persyaratan oleh pemohon.

        Persyaratan dan Mekanisme Pengajuan KIA (Kartu Identitas Anak)

      PERSYARATAN :

      Foto copy Akta Kelahiran Anak.
      Foto copy Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Orang Tua.
      Pas foto anak berwarna ukuran 2 X 3 (2 lembar) untuk anak yang berusia 5 Tahun Keatas.

      PENDAFTARAN KIA ONLINE

      Mengisi pengajuan online di http://pelayanan.dispendukcapil.surakarta.go.id/
      Scan akta kelahiran anak, KTP dan KK dan foto anak( Foto untuk anak yang usia 5 tahunb keatas) diunggah melalui formulir online
      Kartu KIA dapat diambil di kantor Dinas Kependudukcan dan Pencatatan Sipil maksimal setelah 24 Jam diberitahu melalui SMS. ( Sabtu Minggu tidak di hitung)

       


      Persyaratan Dan Mekanisme Pelayanan Perubahan Akta Nama dan Status Kawin

      Perubahan Akta Pencatatan Sipil dapat dilakukan berdasarkan Penetapan Pengadilan atau Surat Keputusan instansi yang berwenang berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, meliputi : Perubahan Nama, Perubahan Jenis Kelamin, Perubahan Kewarganegaraan.

      Persyaratan

      1. Kutipan Akta Pencatatan Sipil
      2. Penetapan Pengadilan atau surat keputusan instansi yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
      3. FC. KK dan Surat Kuasa KTP pemohon perubahan dan orang tua.
      4. FC. SN/Cerai/Mati.
      5. Mengisi formulir berkas dokumen

      Mekanisme

      Pemohon berkewajiban:

      • Mengajukan permohonan.

      Dinas berkewajiban :

      • Setelah persyaratan lengkap dan benar, maka dilakukan CatatanPinggir pada Register dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil
      • Jangka waktu penyelesaian 7 (tujuh) hari kerja.

      Persyaratan dan Mekanisme Pelayanan Akta Perceraian

      Ketentuan Akta Perceraian:

      1. Setiap peristiwa perceraian yang telah mendapatkan Putusan Pengadilan tetap (Islam dari Pengadilan Agama, Non Islam dari Pengadilan Negeri) harus dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
      2. Pelaporan menggunakan formulir dari Dinas yang telah disepakati bersama instansi yang berwenang untuk membangun stastistik Vital.
      3. Setiap peristiwa perceraian yang telah mendapatkan putusan Pengadilan Negeri harus didaftarkan ke Dinas.
      4. Jangka Waktu pendaftaran paling lambat 60 ( enam puluh ) hari sejak putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
      5. Pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud di atas dicatat dalam akta perceraian dan kutipan akta perceraian.Persyaratan:
      6. Salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
      7. Surat Pengantar dari Panitera Pengadilan;
      8. Kutipan Akta Perkawinan; dan
      9. KTP dan KK suami dan/atau isteri.

      Mekanisme:

      Pemohon berkewajiban:

      • Mengajukan permohonan secara tertulis dengan menggunakan formulir
      • Melengkapi persyaratan.
      • Mendaftarkan ke dinas.

      Dinas berkewajiban :

      • Pasangan suami dan isteri yang bercerai mengisi Formulir Pencatatan Perceraian pada Dinas dengan melampirkan persyaratan.
      • Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas mencatat pada Register Akta Perceraian, memberikan catatan pinggir pada Register Akta Perkawinan dan mencabut Kutipan Akta Perkawinan serta menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
      • Kutipan Akta Perceraian sebagaimana dimaksud pada huruf b diberikan kepada masing-masing suami dan isteri yang bercerai;
      • Dinas sebagaimana dimaksud pada huruf b berkewajiban memberitahukan hasil pencatatan perceraian kepada Dinas atau UPTD Dinas tempat pencatatan peristiwa perkawinan.
      • Jangka waktu penyelesaian 7 ( tujuh ) hari kerja sejak di penuhinya persyaratan oleh pemohon.

      Formulir bisa di download di web dispendukcapil surakarta

      SYARAT JIWA CECER:

      1. Surat Pengantar RT RW
      2. Fc Surat Nikah(jika status kawin)/Fc akta cerai(jika status cerai hidup)/Fc surat kematian suami/istri(jika status cerai mati)
      3. F1.01
      4. Surat Pernyataan Jiwa cecer
      5. Fc surat kelahiran/akta kelahiran/surat penyataan nama orang tua
      6. surat pernyataan domisili

      SYARAT PENGAJUAN PENDUDUK NON PERMANEN (E-SINTEN) :

      AJUKAN LEWAT NOMOR NIK/ KK PENDUDUK KOTA SURAKARTA DARI PEMILIK KOST/RUMAH  ATAU PENGURUS RT SETEMPAT.

      1. Surat pengantar RT RW
      2. FC. KK daerah asal
      3. FC. KTP daerah asal
      4. F.04.01
      5. F.04.02

      https://pelayanan.dispendukcapil.surakarta.go.id/download

      SYARAT PENGAJUANSURAT KETERANGAN  PENDUDUK KE LUAR NEGERI 
      1. Kk asli
      2. Pengantar kelurahan
      3. SPPLN ttd kelurahan dan camat

      Syarat yang Harus Dilengkapi dalam Membuat NPWP

      NPWP atau Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang wajib dimiliki Wajib Pajak, baik perorangan maupun badan usaha sebagai sarana administrasi perpajakan serta identitas dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan. NPWP juga menjadi persyaratan pelayanan umum, seperti pengajuan kredit, pembuatan paspor, dan sebagainya.  Ada Tiga tahap pokok membuat NPWP, yaitu: Pendaftaran Akun NPWP, Pengisian Formulir NPWP, dan Penyampaian Formulir NPWP. Sebelum kita membahas ke tahap membuat NPWP, kita temukan syarat pembuatan NPWP-nya terlebih dahulu.

      Syarat yang Harus Dilengkapi :

      a. Syarat NPWP Orang Pribadi

      Bagi yang tidak menjalankan usaha (karyawan/pegawai):

      1. Fotokopi KTP/Paspor/Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) atau Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP).
      2. Fotokopi SK PNS atau Keterangan Kerja dari perusahaan tempat Anda bekerja.
      3. Isi Formulir Pendaftaran (tersedia di Kantor Pajak).

      b. Syarat NPWP Pemilik Usaha (Wiraswasta)

      Bagi orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas:

      1. Fotokopi KTP pemilik usaha.
      2. Fotokopi Surat Keterangan Usaha minimal dari Kelurahan.
      3. Isi Formulir Pernyataan usaha bermaterai 6000.
      4. Isi Formulir Pendaftaran (tersedia di Kantor Pajak).
      5. Mendatangi kantor pajak untuk mendaftar, dan tidak dapat diwakilkan.

      c. Syarat NPWP Wanita Kawin

      Wanita kawin yang menghendaki memilih melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya secara terpisah berdasarkan perjanjian pemisahan penghasilan dan harta, harus dilampiri dengan:

      1. Fotokopi Kartu NPWP suami.
      2. Fotokopi Kartu Keluarga.
      3. Fotokopi surat perjanjian pemisahan penghasilan dan harta atau surat pernyataan menghendaki melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan terpisah dari hak dan kewajiban perpajakan suami.
      4. Fotokopi Surat Keputusan (SK) PNS atau Keterangan Kerja.
      5. Isi Formulir Pendaftaran (tersedia di Kantor Pajak).

      Cara Membuat NPWP

      Secara umum, cara membuat NPWP bagi semua Wajib Pajak sama dengan persyaratan masing-masing. Saat ini Direktorat Jenderal Pajak baru mengakomodasi pendaftaran NPWP Online untuk orang prbadi saja. Membuat NPWP Badan hanya bisa dilakukan dengan cara datang langsung ke kantor pajak.

      Jika Anda belum bekerja atau berpenghasilan tetap bisa membuat NPWP dengan cara berikut:

      a. Minta surat keterangan dari kelurahan dengan pengantar RT/RW

      Mintalah surat keterangan. Persiapkan dulu surat keterangan mengenai status pekerjaan Anda. Jika belum bekerja, minta surat keterangan dari kelurahan dan isi status yang sekiranya sesuai dengan keadaan, seperti freelance atau wiraswasta. Jangan diisi keterangan belum bekerja. Surat ini dibutuhkan untuk mendaftar secara langsung atau melalui jalur online.

      b. Pilih cara online

      Untuk efisiensi waktu, lebih baik persiapkan dokumen dan lakukan pendaftaran secara online dengan membuat akun melalui situs kantor pajak di www.ereg.pajak.go.id. Jika seluruh dokumen yang dibutuhkan sudah dipersiapkan cobalah mulai membuat NPWP secara online dengan langkah berikut ini:

      • Masuk ke www.pajak.go.id
      • Pilih e-registration.
      • Klik daftar. Setelah itu lengkapi kolom nama, alamat email aktif, password, dan sebagainya. Kemudian klik Save.
      • Mengaktivasi akun. Caranya buka email dari Dirjen Pajak dan ikuti petunjuknya.

      c. Mengisi data pekerjaan dan domisili

      Data pekerjaan bagi yang belum bekerja bisa dimodifikasi dengan tujuan mendapatkan kartu NPWP. Isi bagian kolom pekerjaan dengan “Karyawan Swasta” agar proses bisa dilanjutkan. Isi alamat tinggal atau domisili sesuai KTP dan alamat usaha untuk memudahkan proses. Lalu, klik “Submit”. Pelaporan SPT bisa dilakukan di mana saja secara online.

      d. Periksa email

      Periksa email berisi nomor transaksi dari Ditjen Pajak. Login kembali dengan menggunakan email Anda dan lihat informasi KPP (Kantor Pajak Pratama) terdekat yang akan menerbitkan NPWP Anda.

      e. Tunggu aplikasi permohonan

      Selanjutnya Anda tunggu aplikasi permohonan. Apakah pengajuan permohonan NPWP diterima atau ditolak bisa cek melalui email atau history pendaftaran aplikasi e-Registration. Kartu NPWP dikirim ke alamat Anda dalam waktu kurang lebih 14 hari jika tanpa kendala. Jika melewati periode tersebut, kemungkinan terdapat dokumen yang belum dilengkapi atau dianggap tidak sah. Silakan daftar NPWP online kembali dan mengirimkan formulir dan dokumen yang dibutuhkan atau informasi lebih lanjut telepon KPP tempat Anda terdaftar. Kartu NPWP bisa didapatkan dengan langsung mendatangi KPP terdekat.

      f. Ambil kartu NPWP

      Setelah dinyatakan diterima, ambillah kartu NPWP. Print email tersebut dan bawa ke KPP terdekat untuk dicetak dalam bentuk kartu. Jika ditolak dengan alasan perbedaan domisili dan KTP atau lainnya, Anda bisa mendatangi KPP lainnya.

      Data : KLIKPAJAK

       

      PERMOHONAN KIS BARU / APBD

      1.FC KK

      2.FC KTP

      3.Surat Pengantar Rt,Rw yang berbunyi ” Permohonan pengajuan KIS

      an.________ kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Surakarta”

      “Penduduk tersebut benar merupakan warga kami berdomisili lebih dari  5th” dan keluarga tidak mampu”

      4.Surat Pernyataan “Menerangkan bahwa tidak mampu membayar premi BPJS

      5.KIS keluarga yang sudah punya di FC

      6.MAP merah